NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan tim khusus untuk meninjau ulang izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara menyusul banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan Sumatra pekan lalu.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi hingga pencabutan izin bagi perusahaan tambang yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Saya pastikan kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah, aturan yang berlaku, kita akan sanksi tegas,” ujar Bahlil ketika menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (4/12/2025).
Menurut Bahlil, proses pemeriksaan dan evaluasi saat ini tengah berjalan di Aceh dan Sumatra Utara. Sementara untuk wilayah Sumatra Barat, pemerintah memastikan bencana banjir bandang dan longsor di provinsi tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas tambang.
“Kalau di Sumatera Barat itu tidak ada. Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan, kalau di Sumut (Sumatra Utara), tim evaluasi kami lagi melakukan evaluasi. Jadi, nanti setelah tim evaluasi, baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak,” kata Bahlil.
Ia juga menyampaikan bahwa tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, menghentikan operasi sementara pascabencana.
“Kemarin sih enggak berlanjut, karena kemarin saya minta bantu untuk mereka fokus bantu, alat-alat mereka bantu saudara-saudara kita yang kena bencana,” ujarnya.
Bahlil menyebut dirinya turun langsung meninjau kondisi di wilayah tambang tersebut, termasuk aliran sungai yang menjadi jalur banjir bandang.
“Kalinya, sungainya itu kan ada tiga. Ada tiga kali (berukuran) gede, dan kali yang kena banjir ini kali yang (berukuran) sedang, yang tengah. Kali yang di Martabe ini yang paling kecil. Tim tambang tetap melakukan evaluasi sampai sekarang. Kemarin saya juga cek, tetapi tim kami lagi mengecek, sampai selesai baru kami memutuskan,” katanya.
Bencana banjir bandang dan longsor pada 25 November 2025 berdampak besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 November 2025 mencatat 836 orang meninggal dunia, sementara 518 lainnya masih hilang hingga Rabu (3/12/2025).
