NUKILN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), tampil sebagai pembicara secara daring dalam International Conference on After the Peace Agreements: Bangsamoro and Beyond yang digelar Institute for Autonomy and Governance (IAG) di Manila, Filipina, Rabu (19/11/2025). Mualem mengikuti konferensi dari Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Dalam forum tersebut, Mualem memaparkan pengalaman Aceh dalam menjaga keberlanjutan perdamaian. Ia membawakan materi bertema “From Rebel Chief to Chief Executives”, yang menyoroti perjalanan dirinya dari pemimpin gerakan bersenjata menuju posisi kepala pemerintahan.
Mualem menegaskan kembali komitmen Aceh terhadap Perjanjian Helsinki 2005 yang menjadi fondasi penyelesaian konflik di Aceh. Ia menyebutkan bahwa keberadaan partai politik lokal menjadi ruang baru bagi para mantan kombatan untuk menyampaikan aspirasi.
“Kami sepakat perdamaian. Aspirasi kami kini disalurkan lewat partai politik lokal,” ujar Mualem.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh memfokuskan perhatian pada peningkatan kesejahteraan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, sekaligus memaksimalkan penerapan keistimewaan dan otonomi khusus sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian.
Namun, Mualem mengakui bahwa transisi dari gerakan perlawanan menuju birokrasi pemerintahan tidak selalu berjalan mulus. Penyesuaian dengan aturan nasional menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi.
“Kami yang dulu berada di peperangan kini harus menyesuaikan dengan sistem administrasi,” katanya.
Selain membahas proses perdamaian, Mualem turut menyinggung kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut hubungan tersebut dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama antara Partai Gerindra dan Partai Aceh. Mualem juga mengingatkan bahwa ia mendukung Prabowo dalam tiga pemilihan presiden hingga akhirnya menang pada kontestasi terakhir.
“Ini kesetiaan dan kepercayaan antara saya dan Presiden Pak Prabowo. Sekarang saya seorang Gubernur, perpanjangan tangan Presiden di daerah. Kami selalu menjalankan perintah Pak Presiden dalam semua program, baik infrastruktur hingga sosial, dan itu sebagai perintah dari pusat ke daerah,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi dengan Presiden dilakukan secara rutin, terutama membahas upaya percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Aceh agar tidak tertinggal dari daerah lain.
“Saya minta tolong ke beliau untuk membangun Aceh agar tidak tertinggal dibanding daerah lain,” kata Mualem.
