NUKILAN.ID | IDI RAYEUK – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memperketat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sebuah rapat kerja yang digelar di Aula Serbaguna Idi, Jumat (7/11/2025). Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak di daerah itu.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., dan turut dihadiri unsur Forkopimda, Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), serta para pengelola dapur MBG dari berbagai wilayah.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Al-Farlaky menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan perhatian besar pemerintah pusat sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, daerah harus menjamin bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
“Ini amanah besar dari Presiden. Kita di daerah harus pastikan pelaksanaannya benar, higienis, dan tepat sasaran. Jangan sampai ada insiden seperti yang terjadi di daerah lain,” tegas Bupati.
Pastikan Data Akurat dan Prosedur Higienis
Salah satu poin penting hasil evaluasi adalah penegasan mengenai pentingnya data yang akurat dari seluruh pengelola dapur. Selama ini, pemerintah daerah menilai masih terdapat laporan yang belum sesuai dengan kondisi lapangan.
“Karena itu, pendataan penerima manfaat, bahan makanan, serta jumlah produksi harian harus benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Al-Farlaky.
Bupati juga mengingatkan potensi risiko jika standar kebersihan tidak dipenuhi. Ia menyinggung kasus dari beberapa daerah lain di mana ratusan anak mengalami keracunan akibat kelalaian.
“Kalau sampai terjadi di Aceh Timur, yang pertama disorot adalah Forkopimda,” ujarnya mengingatkan.
Untuk itu, seluruh dapur penyedia makanan bergizi diwajibkan memiliki sertifikasi higienitas dan memenuhi standar kebersihan. Pemerintah daerah bahkan siap memberikan rekomendasi penghentian operasional sementara bagi dapur yang belum memenuhi ketentuan. Bupati memberi waktu satu bulan kepada seluruh pengelola dapur untuk melengkapi sertifikasi tersebut.
Dorong Penggunaan Bahan Lokal
Selain aspek higienitas, Bupati Al-Farlaky juga menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan lokal, seperti sayur, beras, ikan, dan telur. Menurutnya, hal ini bukan hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Kalau bisa beli di daerah sendiri, jangan ambil dari luar. Biar ekonomi masyarakat juga berputar,” tegasnya.
Perkuat Koordinasi Forkopimda dan Pelaporan Berkala
Bupati turut meminta adanya komunikasi intensif antarunsur Forkopimda untuk memastikan program berjalan sesuai harapan. Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG di daerah menjadi bagian dari evaluasi pemerintah pusat.
Selain itu, pengelola program diwajibkan melaporkan perkembangan MBG secara berkala kepada Satgas Gizi Nasional. Di tingkat kabupaten, ketuanya adalah Bupati, sementara di tingkat provinsi dijabat oleh Gubernur. Mekanisme pelaporan ini disebut penting untuk menjaga kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan nasional.
Menutup rapat, Bupati Al-Farlaky berpesan agar seluruh pengelola dapur dan tim pelaksana menjaga integritas serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Berkarirlah dengan baik, jalankan amanah ini dengan benar. Semoga Aceh Timur menjadi contoh daerah yang sukses melaksanakan program makan bergizi gratis tanpa kendala dan tanpa masalah higienitas,” demikian tutup Al-Farlaky.
