NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Sejak diluncurkan pada 2016, layanan Trans Koetaradja (TransK) terus menjadi andalan masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar untuk beraktivitas tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi. Program bus gratis ini sepenuhnya dibiayai oleh dana otonomi khusus (otsus) Aceh, dan hingga kini terbukti memberi dampak besar bagi ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal, saat memaparkan penggunaan dana otsus Aceh di hadapan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Otsus Aceh di Aula Multimoda, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, keberadaan TransK memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama dalam menekan pengeluaran sehari-hari.
“Karena layanannya gratis, jadi biaya yang perlu mereka keluarkan untuk bermobilitas sehari-hari bisa dihemat untuk kebutuhan lainnya,” ujar Teuku Faisal.
Ia menjelaskan, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap layanan bus perkotaan tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, tidak sedikit warga yang terdampak ketika layanan TransK sempat berhenti beroperasi.
“Ada sebagian masyarakat yang butuh naik bus TransK untuk pergi bekerja. Ketika TransK berhenti, mereka mengaku harus kehilangan pekerjaannya karena tidak bisa berangkat kerja,” ungkapnya.
Selain TransK, Teuku Faisal juga memaparkan berbagai program transportasi lainnya yang dibiayai melalui dana otsus. Di antaranya pembangunan tiga unit kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat, pengembangan pelabuhan penyeberangan dan terminal tipe B, hingga pembangunan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi.
Sementara itu, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Khusus Ditjen Otda Kemendagri, Sumule Tumbo, menilai penggunaan dana otsus Aceh sudah tepat sasaran. Menurutnya, layanan seperti TransK merupakan bentuk nyata penggunaan dana otsus yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Inilah tujuan kunjungan kita untuk melihat langsung efektivitas serta pemanfaatan dana otsus. Di sini kita melihat dana otsus sangat dibutuhkan untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat Aceh,” ujar Sumule, yang juga Ketua Tim Monev Otsus Aceh.
Pendapat senada disampaikan oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kedeputian Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi. Ia menyebutkan, kebijakan pemerintah Aceh dalam menyediakan layanan transportasi publik gratis merupakan contoh baik dari pemanfaatan dana otsus.
“Layanan Trans Koetaradja yang diberikan secara gratis di Aceh menjadi contoh yang unik dan luar biasa dari penggunaan dana otsus dalam konteks transportasi publik,” kata Jayadi.
Menurutnya, investasi pada transportasi publik bukan hanya soal menyediakan kendaraan, tetapi juga tentang mengubah perilaku masyarakat agar lebih memilih angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi.
“Cost terbesar dari penyediaan transportasi publik adalah merubah mindset masyarakat untuk mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik,” ujarnya.
Ia menilai, langkah Pemerintah Aceh menyediakan transportasi gratis menjadi awal penting dalam membangun budaya mobilitas baru di daerah.
Adapun Tim Monev Dana Otsus Aceh terdiri dari perwakilan Kemendagri, Kemenkeu, Kemenko Polhukam, Bappenas, BPKP, serta Tim SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).
Usai pemaparan, rombongan meninjau Depo Angkutan Massal Trans Koetaradja untuk melihat langsung bus-bus yang dibeli menggunakan dana otsus. Mereka juga menjajal kenyamanan armada yang selama ini melayani ribuan warga setiap harinya.
