NUKILAN.ID | Banda Aceh – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai temuan aliran dana sebesar Rp360 miliar dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang disebut mengalir ke aparat penegak hukum menjadi bukti kuat adanya praktik mafia tambang di Aceh.
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, mengatakan temuan tersebut mengonfirmasi dugaan yang selama ini telah berulang kali disampaikan pihaknya terkait keterlibatan aparat dalam melanggengkan tambang ilegal.
“Fakta ini bukan hal yang baru. Sudah puluhan tahun kami menyampaikan bahwa ada keterlibatan aparat, baik yang berbaju seragam maupun tidak. Selama 10 tahun terakhir, WALHI Aceh selalu mengingatkan soal ini, dan sekarang terbukti. Momentum ini harus dituntaskan hingga ke akarnya agar PETI yang mengancam ekologis di Aceh benar-benar dihentikan,” ujar Ahmad Shalihin kepada Nukilan, Senin (29/9/2025).
Ia menegaskan, praktik mafia tambang bukan sekadar kejahatan lingkungan, tetapi juga kejahatan terorganisir. Karena itu, menurutnya, penanganan tidak cukup dengan hukum pidana biasa. Ia menyebutkan harus ada keterlibatan KPK untuk menelusuri aliran dana, termasuk kepada aparat, pejabat, maupun politisi yang ikut menikmati keuntungan dari PETI.
WALHI Aceh menilai aparat penegak hukum yang terlibat wajib diseret ke pengadilan. Ahmad menegaskan tidak cukup hanya diumumkan, tetapi harus ada langkah nyata berupa proses hukum yang transparan dan terbuka bagi publik.
“Selama ini pekerja tambang kecil yang justru dijadikan kambing hitam, sementara pelaku besar dilindungi. Polisi harus berani membongkar aktor utama dan penyandang dana. Tambang ilegal tidak mungkin berjalan masif tanpa modal besar, alat berat, dan jaringan distribusi yang kuat,” tegasnya.
Selain itu, WALHI Aceh menilai kerugian negara senilai Rp360 miliar hanyalah sebagian kecil dari dampak yang ditimbulkan. Kerusakan hutan, pencemaran sungai oleh merkuri dan sianida, serta hilangnya sumber air bersih masyarakat, menurut Shalihin, jauh lebih besar dari kerugian keuangan yang bisa dihitung secara kasat mata.
“Pemerintah dan aparat jangan hanya berhenti pada soal uang. Pemulihan ekologi harus menjadi agenda utama, karena dampak lingkungan akan dirasakan generasi mendatang,” ujarnya. []
Reporter: Sammy
