NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Pimpinan Dayah Sirajul ‘Ibad Meukek, Tgk. H. Mohd. Ja’far Amja, S.Hi (Abu Meukek), menyoroti perjalanan dua dekade Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam konteks penegakan syariat Islam.
Menurutnya, masih banyak kendala yang dihadapi, mulai dari lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan regulasi turunan, hingga kualitas sumber daya manusia aparat penegak syariat.
“Syariat jangan berhenti pada teks qanun, tetapi harus menjadi nilai yang hidup dalam birokrasi, pemerintahan, sekolah, dan masyarakat,” katanya kepada Nukilan.id pada Minggu (28/9/2025).
Abu Meukek melihat momentum dua dekade UUPA seharusnya menjadi titik balik perbaikan. Ia menekankan sejumlah langkah penting, antara lain reorientasi syariat dari simbol menuju substansi, yang menekankan keadilan, amanah, anti-korupsi, dan pemberdayaan ekonomi umat.
“Kemudian, penguatan lembaga seperti Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar’iyah, dan Baitul Mal dengan SDM yang profesional dan berintegritas serta evaluasi qanun agar sesuai kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan zaman,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa keadilan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat dan elit politik. Menurutnya, internalisasi nilai syariat perlu ditanamkan dalam berbagai lini kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, kampus, hingga ruang publik.
“Jika refleksi ini tidak dilakukan dengan jujur, Syariat Islam berpotensi terjebak hanya sebagai simbol dan warisan formalitas. Padahal, ruh syariat adalah menghadirkan rahmat, keadilan, dan kesejahteraan bagi umat,” tutup Abu Meukek. (XRQ)
Reporter: AKil
