NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan mempertanyakan proposal pembuatan website desa digital dengan harga penawaran mencapai Rp6 juta per desa. Angka tersebut dinilai tidak wajar karena template website yang ditawarkan diduga hanya dibeli secara online dengan harga sekitar Rp250 ribu.
Dikutip dari TheTapaktuanPost, Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), T. Sukandi, mengungkapkan indikasi mark up ini kepada wartawan di Tapaktuan, Sabtu (27/9/2025).
“Jika ini benar, maka sudah terjadi mark up besar-besaran dalam proyek ini yakni mencapai 2400 persen,” kata Sukandi.
Ia menyebut proposal tersebut telah beredar ke gampong-gampong di Aceh Selatan, diajukan oleh PT Media Krusial Mandiri kepada para keuchik. Secara umum, isi proposal terkesan normatif dan ditujukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pemerintahan desa.
“Tentu tujuan dan manfaat program ini sangatlah positif, edukatif, dan konstruktif,” ujar Sukandi. “Hanya saja menjadi pertanyaan kenapa harga website itu melambung tinggi.”
Menurutnya, proposal tersebut bisa menjadi “prakondisi” untuk melegitimasi harga tinggi agar bila terjadi sengketa hukum, pihak vendor bisa beralasan harga telah disetujui para keuchik.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Apdesi Aceh Selatan Syukran S.Pdi membenarkan adanya proposal penawaran tersebut.
“Menurut info dari teman-teman desa benar. Tetapi terkait proses pelaksanaannya dari Apdesi tidak tahu dan tidak ada konfirmasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, beberapa desa yang sudah menyetor anggaran seperti di Labuhanhaji Timur dan Samadua, hingga kini belum terlihat ada kegiatan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Selatan, Hj. Agustinur S.H, menyatakan sebagian desa dari total 260 gampong memang telah mengalokasikan dana sebesar Rp6 juta per desa dalam Anggaran Dana Desa 2025 untuk program website digital.
“Ini memang program pemerintah pusat. Namun untuk tahun 2025 ini belum semua desa menganggarkannya. Ada yang sudah dan ada yang belum,” katanya.
Agustinur mengaku belum mengingat jumlah pasti desa yang ikut serta, dan menyarankan agar detailnya dikonfirmasi kepada pejabat bidang terkait.
