NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Selandia Baru untuk Indonesia di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Selasa (23/9/2025). Delegasi tersebut dipimpin Deputy Head of Mission, Giselle Larcombe.
Pertemuan berlangsung dalam rangka mempererat hubungan diplomatis sekaligus membuka peluang kerja sama di berbagai sektor strategis. Delegasi Kedubes Selandia Baru juga membahas perkembangan politik, sosial, dan ekonomi Aceh, khususnya pasca dua dekade penandatanganan MoU Helsinki.
Dalam pertemuan itu, Fadhlullah menegaskan Aceh berhasil menjaga perdamaian selama 20 tahun terakhir. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti nyata komitmen masyarakat Aceh terhadap perdamaian dan diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat menuntaskan implementasi poin-poin MoU Helsinki secara menyeluruh.
Selain menyinggung perdamaian, Fadhlullah memaparkan sejumlah perkembangan positif di Aceh. Mulai dari meningkatnya jumlah wisatawan dalam enam bulan terakhir hingga melimpahnya potensi sumber daya alam dan hasil perkebunan, seperti kopi, nilam, dan kelapa sawit. Aceh, kata dia, membuka ruang investasi terutama di sektor pelabuhan agar hasil alam tersebut dapat diekspor langsung sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sebenarnya Aceh ini sangat kaya. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, kami membuka peluang investasi selebar-lebarnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Fadhlullah.
Dalam kesempatan itu, First Secretary (Political) Kedubes Selandia Baru, Emma Harman, menyinggung isu toleransi di Aceh. Menanggapi hal tersebut, Fadhlullah menegaskan masyarakat Aceh memiliki tingkat toleransi yang tinggi dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.
Representative of New Zealand Police, Tim Chao, juga menyampaikan pertanyaan terkait pandangan Aceh terhadap isu pengungsi yang kian meningkat akibat konflik global. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Dedy Yuswadi, AP, yang turut hadir, menjelaskan bahwa Aceh telah berpengalaman menampung pengungsi sejak 2015.
Menurut Dedy, meski sesekali terjadi gesekan karena perbedaan budaya, masyarakat Aceh tetap dikenal terbuka dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin SH, M.Kn, serta Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Aceh, Zaini Zubir, S.Sos, M.Si.
Editor: AKil
.){kind=link}