NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh (IKAMBA) menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tengah digodok bersama DPRK Banda Aceh.
Ketua Umum IKAMBA, M Geubry Al Fattah Budian, menilai pembaruan regulasi ini merupakan bagian dari reformasi fiskal daerah yang penting untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Urgensi pembaruan nomenklatur dan penyusunan struktur pajak yang lebih efisien sangat krusial dalam menjawab tantangan pembangunan daerah. Pajak yang dikelola secara baik dan progresif dapat menjadi sumber daya utama untuk memperkuat layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Geubry dalam keterangannya, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, langkah ini dapat menjadi pintu masuk bagi terciptanya sistem perpajakan yang lebih produktif dan berkeadilan. Penyesuaian nomenklatur dan struktur pajak juga diharapkan bisa mengakomodasi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.
Meski demikian, Geubry mengingatkan bahwa Pemerintah Kota dan DPRK Banda Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keterbukaan informasi kepada publik. Ia menekankan pentingnya edukasi dan komunikasi yang masif agar masyarakat memahami esensi dari perubahan yang akan diterapkan.
“Partisipasi publik bukan hanya soal keterlibatan dalam pembahasan, tetapi juga menyangkut pemahaman masyarakat terhadap substansi aturan. Pemerintah dan DPRK perlu memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memahami perubahan ini agar tidak terjadi resistensi yang berbasis pada miskonsepsi,” tambahnya.
IKAMBA menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis dalam menyosialisasikan substansi kebijakan tersebut, terutama kepada kalangan muda. Organisasi ini juga berkomitmen untuk terus mengawal agar regulasi yang disusun berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Dengan tata kelola pajak dan retribusi yang lebih baik, lanjut Geubry, Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menghadirkan keadilan fiskal bagi seluruh warganya.
Editor: Akil
