FPMPA Kecam Sikap Pemimpin Aceh Terkait Polemik Empat Pulau yang Diklaim Sumut

NUKILAN.id | Banda Aceh – Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) melayangkan kritik keras terhadap kepemimpinan Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil yang dinilai gagal mempertahankan kedaulatan wilayah dalam polemik pengklaiman empat pulau oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ketua FPMPA, Jhon Jasdy, menyatakan bahwa kedua pemimpin daerah tersebut telah gagal menjalankan fungsi strategis sebagai penjaga marwah dan kedaulatan Aceh. 

“Mereka seolah hanya menjadi penonton dalam permainan tarik-ulur batas wilayah ini. Padahal, ini soal marwah dan kedaulatan Aceh,” tegasnya dalam keterangan pers, Selasa (27/5).

Kritik tersebut mencuat setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang secara resmi memasukkan empat pulau—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—ke dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara.

FPMPA menganggap keputusan tersebut sebagai puncak dari pembiaran dan ketidakmampuan pemimpin Aceh dalam menjaga integritas wilayahnya. Jhon Jasdy menyebut sikap Pemerintah Aceh selama ini hanya sebatas retorika tanpa tindakan nyata.

“Yang kami lihat selama ini hanyalah narasi kosong. Seolah-olah pulau-pulau itu milik Aceh, tapi tidak ada langkah hukum, diplomasi, atau bahkan komunikasi publik yang jelas. Semua seperti dongeng pengantar tidur,” ujarnya.

Forum tersebut menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut kehormatan rakyat Aceh secara keseluruhan. “Jika pemerintah daerah tidak segera bergerak, maka rakyat yang akan turun tangan. Kami tidak butuh pemimpin yang pandai bicara tapi lumpuh dalam bertindak,” tegasnya.

FPMPA mendesak agar Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Langkah-langkah yang diminta meliputi menggugat Kepmendagri ke Mahkamah Agung, melibatkan DPR Aceh dalam upaya penyelesaian, serta mengaktifkan diplomasi antarprovinsi.

“Jangan hanya jadi simbol di spanduk dan baliho, pemimpin harus bertarung di garis depan,” pungkas Jhon Jasdy. []