NUKILAN.ID | JAKARTA — Sejumlah pejabat dan penyuluh dari Kanwil Kemenag Aceh, termasuk Ketua PW IPARI Aceh Dra Hj Evi Sri Rahayu MSos, turut ambil bagian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) yang digelar di Jakarta pada Ahad, 25 Mei 2025.
Rakernas tersebut menyoroti pentingnya pendekatan penyuluhan agama yang inklusif dan merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini menjadi perhatian utama Kementerian Agama, sebagaimana dilansir dari situs resmi kemenag.go.id.
Akses, Mutu, dan Tata Kelola Jadi Pilar
Dalam pembukaan Rakernas, Direktur Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi, menegaskan bahwa penyuluh agama harus mengedepankan tiga hal mendasar dalam tugasnya.
“Kerja penyuluh saat ini tidak cukup hanya memperluas akses, tetapi juga harus menjamin mutu dan tata kelola layanan. Akses, mutu, dan tata kelola adalah tiga pilar yang harus menjadi fondasi dalam penyuluhan keagamaan ke depan,” ujar Zayadi.
Ia menambahkan bahwa penyuluh harus hadir di tengah masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan negara, khususnya kelompok rentan dan marjinal. Menurutnya, kehadiran mereka tidak sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab negara.
Dorongan Kolaborasi Lintas Iman
Lebih jauh, Zayadi juga mendorong adanya kolaborasi lintas iman dalam strategi penyuluhan. Ia menegaskan bahwa kerja sama antarumat beragama bukan sekadar seremoni belaka, tetapi merupakan bentuk nyata dari penguatan kohesi sosial.
“Kolaborasi antarpemuka agama harus diperkuat agar tidak muncul resistensi atau stigma sosial. Kita tidak ingin kerja penyuluh justru memicu polarisasi,” ucapnya.
Menurutnya, penyuluh perlu memiliki kesadaran terhadap keragaman masyarakat Indonesia. Untuk itu, ia menyebutkan bahwa narasi keagamaan harus disampaikan dalam satu bahasa dan satu pesan, yang bersumber dari nilai-nilai moderasi beragama.
Kampung Moderasi dan Isu Ekologi
Program Kampung Moderasi Beragama, menurut Zayadi, menjadi contoh nyata kolaborasi lintas iman yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan yang inklusif sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Tak hanya itu, penyuluh juga didorong untuk merespons isu-isu aktual. Misalnya, dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Zayadi menyebut penyuluh harus berperan aktif dalam memberdayakan umat, termasuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi isu ekonomi dan ekologi.
“Penyuluh harus hadir dalam pemberdayaan umat, termasuk mendampingi masyarakat dalam isu-isu ekonomi umat dan pelestarian lingkungan. Ini bagian dari mandat konstitusi,” ujarnya.
Tantangan di Wilayah Pinggiran
Menanggapi arahan tersebut, Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam, Jamaluddin Marki, menyampaikan bahwa Rakernas IPARI kali ini berfokus pada perumusan model layanan inklusif yang berbasis data dan kebutuhan lapangan.
“Kami mendorong data penyuluh dan wilayah kerja dipetakan berbasis potensi serta tantangan, termasuk di daerah 3T,” kata Jamal.
Namun, Jamal mengakui bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hambatan tersendiri, terutama di daerah pinggiran. Oleh karena itu, ia mendorong terwujudnya sinergi antara penyuluh agama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah.
Platform Pelaporan Terintegrasi
Sebagai bentuk dukungan terhadap strategi tersebut, Jamal mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengembangkan platform pelaporan terintegrasi. Dengan begitu, seluruh aktivitas penyuluhan, baik yang bersifat formal maupun berbasis komunitas, dapat terdokumentasi dengan baik.
“Semua kerja-kerja penyuluhan, baik formal maupun berbasis komunitas, harus terdokumentasi dan bisa dikonversi dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai),” jelasnya.
Ia pun menegaskan bahwa arahan dari Direktur Penerangan Agama Islam akan dijadikan sebagai acuan teknis dalam memperkuat peran penyuluh sebagai agen pembangunan. Terutama, dalam konteks penyuluhan sosial keagamaan yang inklusif, adaptif, dan kontributif.
Editor: Akil
