NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan program nasional Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau Mualem, dalam peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di Balee Meuseuraya Aceh, Kamis (22/5/2025).
Acara yang dihadiri ribuan kepala desa dan tuha peut dari seluruh Aceh itu turut menghadirkan Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya.
Koperasi Sebagai Pilar Kemandirian Desa
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa koperasi desa harus menjadi instrumen utama untuk memperkuat ekonomi rakyat. Ia menyebut koperasi sebagai “langkah penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.”
Karena itu, Pemerintah Aceh menargetkan pembentukan koperasi di seluruh 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Program ini disambut antusias oleh masyarakat karena berbasis pada potensi lokal.
Lebih lanjut, Mualem mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menggali kekuatan sektor unggulan desa seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat tidak boleh berhenti di tahap awal, melainkan harus berlanjut hingga pendampingan regulasi, pelatihan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan koperasi.
Agenda Nasional Dorongan Presiden Prabowo
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan agenda strategis nasional. Bahkan, menurutnya, program ini didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menargetkan terbentuknya 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia hingga akhir Juni 2025. Peluncuran nasional program ini dijadwalkan dilakukan Presiden pada 12 Juli mendatang.
Ferry menjelaskan bahwa koperasi ke depan harus “naik kelas”, tidak hanya sebatas simpan pinjam. Koperasi idealnya bisa memiliki bank, pabrik, hingga mengelola kebun sawit atau eks sumur minyak. Pemerintah juga menyiapkan model bisnis lengkap—dari toko sembako hingga gudang dan truk distribusi.
Menurut Ferry, tingginya rantai distribusi menjadi salah satu tantangan besar yang merugikan petani dan konsumen. Dalam hal ini, koperasi desa bisa menjadi solusi konkret untuk memperpendek rantai tersebut.
Kemendagri Kawal Musdesus hingga Tuntas
Dukungan juga datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Ia menekankan bahwa program ini adalah bagian dari visi besar pemerataan ekonomi Presiden Prabowo.
Meski demikian, progres pelaksanaan Musdesus di Aceh masih tergolong rendah. “Di Aceh, baru sekitar 10 persen desa yang melaksanakan Musdesus. Tapi tadi kami lihat langsung, gerakan sudah mulai cepat,” ujar Bima.
Ia optimistis, dengan dorongan dari semua pihak, seluruh gampong akan menyelesaikan Musdesus sebelum akhir Mei. Selanjutnya, koperasi yang terbentuk harus segera terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM sebelum akhir Juni.
Bima juga menekankan pentingnya pendampingan teknis dan pemetaan potensi lokal. Menurutnya, koperasi yang dibangun harus sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing desa.
Dihadiri Ribuan Pemangku Kepentingan
Selain para wakil menteri, acara peluncuran ini juga dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati/wali kota, kepala SKPA, camat, keuchik, dan tokoh masyarakat. Kehadiran mereka menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis desa.
Dengan semangat kolektif yang ditunjukkan, Aceh tampaknya siap menjadi motor penggerak utama program Koperasi Merah Putih di Indonesia.
