NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh kembali menunjukkan komitmennya terhadap isu tata kelola pemerintahan yang bersih dan inklusif. Pada Kamis, 15 Mei 2025, GeRAK menggelar kegiatan bertajuk Refleksi dan Pemulihan Koalisi Keberagaman di Sophie’s Sunset Library, Lhoknga. Acara ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai dan dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai elemen masyarakat sipil, aktivis, serta komunitas keberagaman.
Bangun Kerja Kolektif Lewat Permainan Interaktif
Kegiatan dibuka dengan sesi permainan interaktif yang dipandu oleh tim PULIH Aceh. Sesi ini menjadi wahana team building yang dirancang untuk merefleksikan kembali peran dan dinamika kerja kolektif para peserta.
Melalui permainan tersebut, peserta diajak untuk saling bekerja sama dalam menghadapi tantangan, sekaligus belajar menghargai perbedaan antarindividu. Suasana cair yang tercipta menjadi pembuka yang efektif sebelum memasuki sesi diskusi yang lebih serius.
Sorotan Kritis terhadap Kota Banda Aceh
Diskusi berlangsung dalam suasana dinamis. Para peserta secara terbuka menyampaikan refleksi kritis mereka terhadap situasi transparansi dan akuntabilitas publik di Banda Aceh. Dalam sesi pembukaan, Destika Gilang Lestari dari GeRAK Aceh mengajak beberapa komunitas untuk berbagi pengalaman.
Ia mengatakan, “Beberapa perwakilan komunitas diminta membagikan pengalaman mereka dalam mengadvokasi dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan, yang kerap tidak diakomodir dalam kebijakan publik.”
Lebih lanjut, diskusi ini juga menjadi ajang pemetaan tantangan yang selama ini dihadapi oleh koalisi keberagaman dalam mendorong pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Tak hanya itu, forum ini juga menjadi ruang untuk menyuarakan isu-isu prioritas yang telah disampaikan sebelumnya kepada Wali Kota Banda Aceh dalam agenda audiensi.
Isu Marginalisasi dan Akses Publik Muncul ke Permukaan
Beberapa perwakilan komunitas menyampaikan pandangan yang memperkaya narasi diskusi. Salah satunya adalah Ade Firman dari KAMu DemRes. Ia menyoroti pendekatan pemerintah terhadap kelompok marginal, terutama para peminta-minta yang sering terlihat di ruang publik.
“Perlu pendekatan yang lebih manusiawi terhadap kelompok marginal, khususnya para peminta-minta. Mereka seharusnya diberikan ruang tempat rehabilitasi, bukan hanya ditangkap lalu dilepas lagi,” ujar Ade.
Sementara itu, isu diskriminasi juga mencuat dalam diskusi. Kevin Leonardy, perwakilan dari komunitas minoritas Kristen, menyoroti adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok minoritas di lingkungan kampus Islam.
“Di UIN luar Aceh, mahasiswa nonmuslim lebih diterima. Tapi berbeda dengan di Aceh. Saya menemukan kasus diskriminasi terhadap mahasiswa Kristen lulusan program studi perpustakaan,” ungkap Kevin.
Hal senada disampaikan Erlina Marlina dari Civic Youth Development Coalition (CYDC). Ia menekankan bahwa pembangunan dan layanan publik di Aceh masih belum aksesibel bagi semua kalangan.
Transparansi Penerimaan Siswa Jadi Sorotan
Tak hanya isu sosial dan diskriminasi, persoalan transparansi dalam bidang pendidikan juga diangkat. Agam Ramadhan dari Bentala Aceh menyoroti minimnya keterbukaan dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah negeri, terutama tingkat SD dan SMP di bawah kewenangan pemerintah kota.
Menurut Agam, hal ini menimbulkan kecurigaan publik dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang seharusnya inklusif dan adil.
Forum Suara Warga Jadi Agenda Lanjutan
Menutup rangkaian kegiatan, Destika Gilang Lestari menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Ia menegaskan bahwa diskusi ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan langkah awal untuk mendorong perubahan.
Ia mengatakan, “Diharapkan seluruh peserta yang hadir hari ini dapat berhadir di diskusi, akan ada rencana tindak lanjut bersama Wali Kota Banda Aceh dan Wakil Wali Kota Banda Aceh di akhir Mei 2025 dalam kegiatan Forum Suara Warga Kota Banda Aceh.”
Dengan semangat kolektif yang terbangun dalam kegiatan ini, harapannya kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh koalisi keberagaman semakin kuat, serta mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan kota yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada semua golongan.
