NUKILAN.id | Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Aceh terus mendorong pengusaha kelapa sawit di provinsi itu untuk mengekspor minyak sawit mentah (CPO) langsung dari pelabuhan setempat, alih-alih melalui Sumatera Utara. Langkah ini bisa menghemat biaya logistik hingga Rp372 miliar per tahun sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Saat ini, 93% dari total produksi CPO Aceh yang mencapai satu juta ton per tahun masih diekspor melalui pelabuhan di Sumatera Utara. Padahal, Provinsi Aceh memiliki 63 pabrik kelapa sawit aktif dengan luas perkebunan mencapai 470 ribu hektare.
“Ekspor melalui pelabuhan di provinsi lain membutuhkan ongkos angkut yang lebih besar. Jika diekspor langsung dari Aceh, biaya logistik bisa ditekan, dan penerimaan bea keluar untuk Aceh akan meningkat,” jelas Safuadi, Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh.
Perhitungan DJBC Aceh menunjukkan, pengiriman 930 ribu ton CPO ke Sumatera Utara membutuhkan 26.571 perjalanan truk tangki per tahun, atau sekitar 742 truk per hari. Dengan ongkos angkut Rp400 ribu per ton, total biaya logistik mencapai Rp372 miliar per tahun.
“Bayangkan jika dana sebesar itu bisa dialihkan untuk efisiensi produksi atau peningkatan kesejahteraan pekerja. Selain itu, ekspor dari Aceh juga akan mengurangi kerusakan jalan akibat muatan berat,” tambah Safuadi.
Aceh memiliki beberapa pelabuhan yang bisa menjadi pintu ekspor CPO, seperti Pelabuhan Krueng Geukueh dan Pelabuhan Calang. Dengan memaksimalkan pelabuhan lokal, Aceh tidak hanya menghemat biaya tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
“Ekspor dari Aceh berarti lebih banyak tenaga kerja lokal yang terserap. Ini bisa mengurangi angka perantauan warga Aceh yang mencari pekerjaan ke luar daerah atau luar negeri,” tegas Safuadi.
Sebagai salah satu penghasil CPO terbesar di Indonesia, Aceh menyumbang 2,41% produksi nasional. Namun, hanya 7% dari total produksinya yang diekspor langsung melalui pelabuhan dalam provinsi.
DJBC Aceh berkomitmen mempercepat realisasi ekspor langsung ini dengan mempermudah proses kepabeanan dan bekerja sama dengan pelaku usaha. Jika terwujud, langkah ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu hub ekspor strategis di Indonesia.
Editor: AKil
