NUKILAN.id | Banda Aceh — Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh, Aryos Nivada, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tekanan politik dan berbagai bentuk intimidasi yang kerap dihadapi para jurnalis dalam menjalankan tugas. Dalam wawancara bersama Nukilan.id, Aryos menyebut bahwa tekanan terhadap insan pers bukan lagi hal baru, melainkan sudah menjadi fenomena yang lumrah terjadi di lapangan.
“Tekanan politik tentunya menjadi suatu hal yang lumrah. Bukan hanya politik tetapi juga dari aktor-aktor yang terganggu dengan cara jurnalistik,” ungkap Aryos pada Kamis (10/4/2025).
Menurut Aryos, gangguan terhadap jurnalis tidak hanya bersumber dari kepentingan politik, tetapi juga dari kelompok-kelompok lain yang merasa terusik dengan kerja-kerja jurnalistik yang mengungkap fakta. Hal ini, kata dia, menempatkan jurnalis pada posisi rawan—baik secara fisik maupun secara hukum.
“Tentunya ini menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Jadi tantangan terhadap nyawa, jeratan hukum, yang mengancam jurnalis perlu dilindungi oleh negara ke depannya,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada jurnalis. Aryos menilai bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis tidak cukup jika hanya bersandar pada Undang-Undang Pers semata.
“Jadi bukan hanya sebatas undang-undang pers yang memang melekat pada jurnalis saat bekerja,” tambahnya.
Aryos mendorong agar negara hadir secara konkret untuk memastikan kebebasan pers tetap terjaga dan para jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut. Menurutnya, komitmen terhadap kebebasan pers adalah salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia, termasuk di Aceh. (XRQ)
Reporter: Akil
