NUKILAN.id | Banda Aceh – Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terus menelan korban di Aceh kembali mencuat setelah satu warga asal Kabupaten Pidie berhasil dipulangkan dari Kamboja. Korban berinisial MR (23), warga Kecamatan Padang Tiji, tiba di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, Selasa (10/3/2025) pukul 22.00 WIB.
Pemulangan MR difasilitasi oleh Staf Penghubung anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos. Menurut informasi yang diperoleh dari tim Haji Uma, MR sebelumnya diamankan oleh kepolisian Kamboja pada 21 Februari 2025, lalu diserahkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.
Disiksa dan Dipaksa Jadi Scammer
MR diketahui berangkat ke Kamboja beberapa bulan lalu melalui perantara seorang agen. Sesampainya di sana, ia dipaksa bekerja sebagai scammer dalam sebuah sindikat penipuan daring. Namun, karena tidak mencapai target yang dibebankan, ia mengalami penyiksaan, termasuk disetrum dengan arus listrik.
Derita MR semakin bertambah ketika pihak perusahaan tempatnya bekerja meminta uang tebusan sebesar Rp 35 juta kepada keluarganya pada November 2024. Sayangnya, orang tua korban tidak memiliki biaya untuk membayar jumlah tersebut.
Kasus ini akhirnya terungkap setelah Keuchik (kepala desa) kampung asal MR mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Haji Uma pada 8 Januari 2025. Menanggapi surat tersebut, Haji Uma segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) untuk mengupayakan pembebasan dan pemulangan korban.
Namun, proses pencarian MR tidak berjalan mudah. Ia beberapa kali dipindahkan ke perusahaan lain—total tiga kali perpindahan—hingga akhirnya berhasil ditemukan setelah diamankan oleh kepolisian setempat.
Biaya Pemulangan Tertunda
Setelah administrasi di KBRI Phnom Penh selesai, pemulangan MR kembali mengalami kendala karena keluarga tidak mampu menanggung biaya pemulangan sebesar Rp 9 juta. Akhirnya, keluarga hanya mampu membayar Rp 5,5 juta, sementara sisanya Rp 3,5 juta ditanggung oleh Haji Uma.
Haji Uma Desak Penindakan Agen Ilegal
Meningkatnya kasus TPPO di Aceh menjadi perhatian serius bagi Haji Uma. Ia menilai bahwa fenomena ini sudah sangat meresahkan dan memerlukan langkah tegas dari semua pihak.
“TPPO menjadi masalah serius saat ini di Aceh dan harus menjadi perhatian semua pihak. Kerjasama pemerintah, Polda Aceh, BP3MI Aceh, Keimigrasian serta berbagai elemen terkait lainnya menjadi hal penting dalam upaya pencegahan bertambahnya korban serta penindakan hukum terhadap para agen ilegal yang terus mengirim para warga Aceh ke luar negeri,” tegasnya.
Menurutnya, maraknya agen ilegal yang membujuk dan mengirim warga Aceh ke negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina harus segera ditindak secara hukum agar tidak semakin banyak korban berjatuhan.
“Dengan peningkatan jumlah korban TPPO di Aceh, diperlukan penegakan hukum maksimal dalam upaya menindak para agen ilegal yang selama ini terus membujuk dan mengirim warga Aceh ke luar negeri,” tambahnya.
Kasus TPPO di Aceh menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak jelas legalitasnya. Pemerintah bersama aparat hukum diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta mengambil langkah konkret dalam mencegah kejahatan ini terus berulang.
Editor: Akil
