NUKILAN.id | Jakarta – Sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah mengikuti retret kepemimpinan yang berlangsung selama sepekan di Akademi Militer Magelang. Kegiatan ini bertujuan memperkuat soliditas dan kesiapan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, retret juga menjadi ajang pembekalan visi kepemimpinan nasional, peningkatan sinergi dengan pemerintah pusat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Selama kegiatan, para peserta mengikuti jadwal ketat yang dimulai sejak pagi hari dengan olahraga bersama, apel, hingga sesi pembekalan yang diberikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan sejumlah menteri. Materi yang disampaikan mencakup efisiensi anggaran, tugas pokok kepala daerah, serta isu strategis seperti ketahanan pangan dan pendidikan.
Namun, di balik tujuan mulia tersebut, retret ini menuai kritik. Banyak pihak mempertanyakan relevansi kegiatan ini, mengingat pemerintah gencar mengimbau penghematan anggaran, tetapi justru menggelar acara yang dinilai kurang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Untuk menggali lebih dalam, Nukilan.id mewawancarai Nicholas Martua Siagian, Alumni Lemhannas, guna mendapatkan perspektif terkait urgensi retret bagi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
“Kalau dipelajari dari sisi terminologi, retret itu kan artinya menarik diri sejenak dari rutinitas untuk mendekatkan diri dengan Tuhan,” kata Nicholas pada Senin (24/2/2025).
Menurutnya, makna retret seharusnya tidak hanya sebatas penguatan visi kepemimpinan, tetapi juga harus menjadi momen refleksi spiritual bagi kepala daerah.
“Nah, artinya retret kalau dikaitkan dengan kegiatan kepala daerah yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pembelajaran jasmani dan rohani, sebagai bekal memimpin daerah dengan integritas,” lanjutnya.
Dengan demikian, retret ini diharapkan dapat membentuk pemimpin yang benar-benar bekerja demi rakyat, bukan demi kepentingan kelompok tertentu. Nicholas menegaskan bahwa pendidikan kepemimpinan semacam ini tetap memiliki urgensi.
“Jadi, mereka benar-benar bekerja untuk rakyat bukan untuk penguasa, untuk ketua partai, maupun kepentingan segelintir orang,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai pentingnya retret bagi kepala daerah, Nicholas memberikan analogi menarik.
“Tentu penting, jangankan kepala daerah, Aparatur Sipil Negara saja ada pendidikannya di BPSDM sebelum benar-benar disumpah menjadi aparatur negara. Apalagi, kepala daerah, sebagai top level di masing-masing daerahnya,” ungkapnya.
Meski demikian, kritik terhadap anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini tetap menjadi perdebatan. Masyarakat berharap, selain pembekalan kepemimpinan, retret ini juga dapat menghasilkan kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan publik. (XRQ)
Reporter: Akil
