NUKILAN.id | Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Diwarsyah, saat memberikan sambutan dalam acara Aceh Economic Forum yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Aceh di Ballroom The Pade Hotel, Kamis (16/1/2025).
Dalam pidatonya, Diwarsyah menekankan pentingnya berbagai program strategis yang telah diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan kerja dan kemudahan akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus didorong guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan,” ujar Diwarsyah.
Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2023 yang mewajibkan penggunaan produk lokal Aceh oleh pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sektor perhotelan.
“Instruksi ini mendorong promosi serta penggunaan produk-produk Aceh dalam berbagai kegiatan kedinasan, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mengendalikan inflasi,” jelasnya.
Lebih jauh, Diwarsyah menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri, sinergi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemitraan ini harus mencakup pendampingan bagi usaha kecil, pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah, serta peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai lapisan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Rony Widijarto, menggarisbawahi hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Aceh.
“Digitalisasi dan mekanisasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produksi pertanian,” ujar Rony.
Ia menambahkan bahwa pengolahan produk pertanian Aceh yang selama ini lebih banyak dilakukan di Sumatera Utara harus segera diatasi dengan membangun industri hilirisasi di Aceh.
“Saya yakin, jika hilirisasi dan peningkatan produk pertanian di Aceh sudah berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi Aceh juga akan terus meningkat,” ujarnya optimistis.
Diskusi dalam forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Safuadi, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Ahmadriswan, dan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aceh Aliasuddin. Forum ini menjadi ajang berbagi pandangan dan strategi guna mempercepat pemulihan dan penguatan ekonomi di Aceh.
Editor: Akil
