NUKILAN.id | Banda Aceh – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menggelar evaluasi pengawasan tahapan pemilu dan kesiapan pemantauan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mekkah, Banda Aceh, Rabu (21/11/2024).
Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan peserta ini difokuskan pada upaya mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif menjelang Pilkada pada 27 November mendatang.
Dalam sambutannya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Panwaslih Provinsi Aceh, Maitanur menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk mendiskusikan berbagai temuan dan tantangan dalam pengawasan Pemilu 2024. Selain itu, kegiatan ini juga membahas kesiapan pemantau dalam menghadapi Pilkada 2024.
“Kami berharap forum ini dapat menjadi wadah bagi kita semua untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu,” ujar Maitanur kepada peserta termasuk Nukilan.
Menurutnya, pemantau tidak sekadar hadir pada hari pencoblosan, melainkan harus terlibat aktif di setiap tahapan, mulai dari proses pendataan pemilih, pencalonan, hingga perhitungan suara.
“Idealnya ada tiga tahapan urgen yang harus dikawal: proses, pelaksanaan, dan hasil,” ujar Maitanur.
Maitanur mengungkapkan bahwa dari sekian banyak organisasi di Aceh, hanya enam organisasi yang lolos administrasi dan memenuhi syarat sebagai pemantau pemilu. Ia berharap jumlah ini dapat ditingkatkan di masa depan.
Salah satu tantangan yang dihadapi para pemantau adalah keterbatasan anggaran, mengingat mereka bersifat mandiri dan tidak dibiayai oleh pihak tertentu. Namun, peran mereka dinilai strategis dalam mengawal proses demokrasi.
Selain keterbatasan anggaran, para peserta juga menyoroti beberapa tantangan lain dalam pengawasan pemilu, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu, serta adanya tekanan-tekanan dari pihak tertentu.
Meskipun demikian, para peserta tetap optimis bahwa dengan kerja sama yang baik antara Panwaslih, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh stakeholder terkait, kualitas pengawasan pemilu di Aceh dapat terus ditingkatkan.
“Kami berharap ke depan semakin banyak organisasi masyarakat sipil yang bersedia menjadi pemantau pemilu,” tutup Maitanur.
Reporter: Rezi
