NUKILAN.id | Jakarta – Menteri Agama RI Nasaruddin Umar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama (Kemenag) dalam pelaksanaan ibadah haji dan sejumlah program lainnya. Permintaan ini disampaikan Nasaruddin saat bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
“Kami sangat berharap KPK dapat mendampingi kami dalam melaksanakan program-program khusus, termasuk penyelenggaraan haji dan berbagai isu pendidikan,” ujar Nasaruddin usai pertemuan.
Ia menjelaskan bahwa Kemenag membutuhkan pendampingan dari KPK karena besarnya anggaran yang dikelola dalam berbagai program kementerian, termasuk haji. Nasaruddin juga menyinggung pentingnya pencegahan korupsi di tingkat kantor wilayah Kemenag di seluruh Indonesia.
“Kami juga meminta KPK untuk membantu dalam hal-hal teknis seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),” tambahnya.
Penyelenggaraan Haji di Masa Transisi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa kewenangan terkait tata kelola haji saat ini telah beralih ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, transisi penuh masih dalam proses, sehingga pelaksanaan haji pada 2025 diperkirakan masih menjadi tanggung jawab Kemenag.
“Kemenag meminta koordinasi dan pendampingan terkait penyelenggaraan haji, mengingat proses transisi ini masih berjalan,” ujar Ghufron.
Selain itu, Ghufron menyebut bahwa KPK juga mengajak Kemenag untuk berperan dalam peningkatan integritas melalui pendekatan spiritual.
“Sebagai kementerian yang membidangi urusan agama, kami berharap Kemenag dapat membantu kami dalam membangun integritas, terutama di bidang rohani,” katanya.
Konsultasi untuk Pencegahan Korupsi
Nasaruddin menegaskan bahwa kunjungannya ke KPK merupakan bagian dari konsultasi terkait pencegahan korupsi di lingkungan kementerian.
“Kami ingin berkonsultasi terkait langkah-langkah strategis dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di Kemenag,” ujarnya.
Hal ini dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyebut bahwa audiensi antara KPK dan Kemenag membahas program-program pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
“Pertemuan ini fokus pada peningkatan program pencegahan korupsi dan pendidikan antikorupsi di lingkungan Kemenag,” kata Budi.
Langkah Nyata Antikorupsi
Kerja sama antara Kemenag dan KPK ini menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan anggaran besar. Dengan pengawasan KPK, diharapkan pelaksanaan ibadah haji 2025 dapat berlangsung lebih akuntabel dan bersih dari praktik korupsi.
Editor: Akil
