NUKILAN.id | Banda Aceh – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, Muksalmina Asgara, memberikan dukungan penuh terhadap usulan yang diajukan oleh Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) agar distribusi gas elpiji 3 kg dialihkan pengelolaannya ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Menurutnya, langkah ini penting untuk mengatasi kelangkaan gas yang kerap dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah di Aceh.
Dalam pernyataannya pada Kamis (10/10/2024), Muksalmina menegaskan bahwa distribusi gas elpiji yang dikelola oleh BUMG di setiap desa akan membuat proses penyaluran lebih terkontrol dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
“Sudah saatnya Pj Gubernur Aceh dan DPRA mengambil langkah nyata dengan mengatur regulasi agar pangkalan gas elpiji dikelola langsung oleh BUMG. Ini akan membuat distribusi gas lebih mudah terpantau dan tepat sasaran,” ujar Muksalmina.
Kelangkaan dan Permainan Harga
Muksalmina menyoroti bahwa selama ini masyarakat sering dirugikan oleh permainan harga dalam distribusi elpiji, terutama pada momen-momen tertentu seperti Maulid Nabi.
“Harga melambung, stok sulit didapat. Ini sangat meresahkan. Jika distribusi dikelola desa melalui BUMG, saya yakin masalah ini akan terselesaikan,” katanya.
Menurutnya, pengalihan distribusi gas ke BUMG tidak hanya mengatasi kelangkaan tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Masyarakat akan mendapatkan akses lebih baik terhadap gas elpiji tanpa harus menghadapi harga yang tidak wajar.
“Selain distribusi yang lebih merata, desa juga mendapatkan keuntungan dari pengelolaan ini, yang pada akhirnya menambah pendapatan desa,” lanjut Muksalmina.
Pengawasan dan Penyaluran Tepat Sasaran
Salah satu keuntungan utama dari pengelolaan oleh BUMG adalah pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi subsidi gas elpiji. Menurut Muksalmina, sistem ini akan memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, sehingga tidak ada lagi penyelewengan.
“Dengan pengawasan desa, penyaluran gas subsidi bisa lebih akurat dan adil,” tambahnya.
Ia berharap, Pj Gubernur Aceh segera mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan regulasi yang memungkinkan desa melalui BUMG untuk mengambil alih distribusi gas elpiji.
“Ini saatnya Aceh memiliki sistem distribusi gas yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat desa. Semoga ini menjadi awal perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya di Aceh,” pungkasnya.
Dukungan dari SAPA
Sebelumnya, Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) juga menyuarakan hal yang sama. SAPA mengusulkan agar setiap desa memiliki pangkalan gas elpiji sendiri yang dikelola oleh BUMG, dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima. Menurut SAPA, pengalihan ini akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi elpiji di Aceh.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menekankan bahwa pengelolaan oleh BUMG akan mencegah keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan harga tinggi.
“Pj Gubernur Aceh harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Regulasi yang mengikat sangat diperlukan agar distribusi gas elpiji di Aceh lebih tertata dan transparan,” kata Fauzan.
Dengan adanya dukungan kuat dari APDESI dan SAPA, masyarakat berharap agar pengalihan distribusi gas elpiji ke BUMG desa segera terealisasi. Langkah ini diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam sistem distribusi dan membantu menyejahterakan masyarakat Aceh.
Editor: Akil
