NUKILAN.id | Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang diwakili oleh Ardiansyah, SEAk, MAB, dari Tim Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama (Ortala-KUB), menghadiri sesi pembahasan temuan akhir hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi publik terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Kamis (3/10/2024).
Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas dan bertujuan untuk mendapatkan masukan komprehensif terkait hasil temuan monev dari berbagai program jaminan sosial yang telah dilakukan. Dalam pertemuan tersebut, Ardiansyah, yang juga Pelaksana Analis Kelembagaan pada Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Aceh, hadir untuk memberikan pandangan atas hasil temuan ini.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas hasil temuan akhir monev sosialisasi jaminan sosial dan mendapatkan masukan yang komprehensif dari pemangku kepentingan terkait,” ujar Ardiansyah mengutip undangan dari Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Dr. H. Muhammad Cholifihani, SE, MA.
Acara ini diikuti secara luring dan daring dari Hotel Westin, Jakarta Selatan. Cholifihani menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada masing-masing pemangku kepentingan agar memiliki pemahaman yang sama dalam merumuskan strategi yang komprehensif terhadap program jaminan sosial, baik program yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan.
Ardiansyah menambahkan, ruang lingkup kegiatan ini berfokus pada hasil temuan akhir monev dari sosialisasi jaminan sosial yang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan.
“Harapannya, kegiatan sosialisasi ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial,” kata Ardiansyah.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir secara virtual berbagai pihak dari Kementerian Agama RI, antara lain Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Ditjen Pendis. Selain itu, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, seperti Kepala Bappeda, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Dinas Kesehatan, juga berpartisipasi dalam diskusi ini.
Acara ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, hingga berbagai kementerian lain yang terkait, termasuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tak ketinggalan, turut serta Mitra Pembangunan, Social Protection Programme (SPP) GIZ, dan perwakilan daerah lainnya.
Sebagai tambahan informasi, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ini merupakan bagian dari monev Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 sesuai PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta amanat Perpres Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk melihat variasi dan kedalaman pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi publik SJSN baik di tingkat pusat maupun daerah, serta indikasi pengaruhnya terhadap peningkatan kepesertaan jaminan sosial di Indonesia,” pungkas Ardiansyah.
Editor: Akil
