Nukilan.id|Banda Aceh – Solidaritas Perempuan (SP) Aceh, sebuah organisasi yang berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, tengah memperkuat langkah advokasi mereka melalui berbagai inisiatif baru yang lebih luas. SP mengundang beberapa rekan jurnalis untuk briefing terkait beberapa isu yang terjadi saat ini di Aceh. Briefing tersebut dihadiri oleh Ketua Badan Eksekutif SP Aceh, Rahmil Izzati, Koordinator Program SP Buengong Jeumpa Aceh, Yeni Hartini, dan rekan-rekan jurnalis, Rabu (28/8/2024).
Dalam briefing ini, SP Aceh menyampaikan kegiatan atau problematika yang terjadi di desa dampingan SP Aceh. Salah satu contoh, tingginya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan (759 kasus di tahun 2023; data dari DP3A) yang belum tertangani dengan baik sehingga SP Aceh mendorong lahirnya draft reusam gampong yang mendorong lahirnya pemenuhan hak korban kekerasan. Contoh lainnya krisis air yang sedang melanda wilayah Lhoknga, Aceh Besar yang juga merupakan gampong dampingan SP Aceh.
Koordinator Program SP Buengong Jeumpa Aceh, Yeni Hartini mengatakan, saat ini dengan nyata memperlihatkan bahwa situasi tersebut semakin memperparah kehidupan khususnya perempuan yang beban kerjanya dilekatkan pada ranah domestik. Di beberapa gampong bahkan tuha peut laki-laki semuanya, padahal tuha peut perempuan juga dibutuhkan, apalagi dalam hal kasus kekerasan perempuan semakin meningkat.
“Kadang masyarakat lebih leluasa menceritakan semuanya pada sesamanya, jadi kalau tuha peut laki-laki semua ini juga agak sulit juga,” ucapnya dalam briefing tersebut yang juga dihadiri oleh team Nukilan.id, Rabu (28/8/2024).
Ia juga menyebut, terkait masalah air jika pun ada air sumur bor akan banyak pertimbangan. Sebelumnya memang air sumur mereka sedikit sehingga mengakibatkan gatal-gatal, tetapi pemerintah kurang melihat itu. Makanya, problematika ini akan diangkat menjadi isu yang krusial sehingga nantinya jadi perhatian bagi kita semua, baik pemerintah, masyarakat itu sendiri, dan stakeholder terkait.
“Mungkin kita tidak bisa juga tekankan pemerintah saat ini karena anggarannya juga sudah dipakai untuk PON XXI,” jelasnya lagi.
“Sementara air sumur yang disuplai itu bisa digunakan untuk mandi, tapi tidak untuk dikonsumsi sama sekali, kita akan melakukan penetapan khas agar permasalahan ini juga selesai,” pungkasnya.
Reporter : Auliana Rizky
