NUKILAN.id | Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Drs. Azhari MSi, diwakili oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf (Penaiszawa) H. Zulfikar SAg MAg, menghadiri rapat koordinasi (rakor) lanjutan terkait progres pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) bersama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan mitra terkait pada Kamis, 11 Juli 2024.
Rakor tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Sibanceh dan dilaksanakan setelah acara bersama Wakil Menteri Agama di Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada pagi hari sebelumnya, Kabid Penaiszawa menghadiri acara Inauguration of Markaz Tahtwir and Meeting with Representatives of Pesantren di Auditorium Prof. HM Rasjidi Kemenag RI yang berlokasi di Jakarta Pusat.
Dalam rapat ini, Kanwil Kemenag Aceh memaparkan data, proses, dan progres penyelesaian tukar guling (ruislag) tanah wakaf yang terkena dampak pembangunan tol. Khususnya, penyelesaian pada Seksi I Padang Tiji-Seulimuem. Kabid Penaiszawa juga menyampaikan perkembangan setelah kunjungan bersama Kakanwil dan tim ke lokasi di Padang Tiji.
Rakor yang diadakan di Ruang Rapat KPPIP Lantai 6, Gedung Pos Ibukota ini dipimpin oleh Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan sekaligus Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, Suroto. Dalam paparannya, Suroto menyampaikan bahwa progres Tol Sibanceh harus dikoordinasikan secara intensif antar lembaga dan percepatan penyelesaian Seksi I harus segera dilakukan agar proyek dapat selesai sebelum Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan berlangsung pada September tahun ini.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Pemerintah Provinsi Aceh. Dari sektor usaha, hadir Direktur Utama PT Hutama Karya.
KPPIP, yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, dibentuk untuk memastikan efektivitas pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul akibat kurangnya koordinasi di antara pemangku kepentingan terkait.
Editor: Akil
