Nukilan.id – Atjeh Social Community (ASC) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyerap beberapa persoalan terkait proyek Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande, Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 in 1 Coffee, Kamis (8/4/2021).
“Diskusi yang bertajuk, Kilas Balik Project IPAL di Kota Banda Aceh itu cukup alot, hal ini terlihat dari antusias peserta yang ingin tahu perkembangannya,” kata Ketua ASC Banda Aceh, Fachruddin dalam keterangan tertulis kepada Nukilan.id, Sabtu (10/4/2021).
“Pada FGD tersebut beberapa peserta dari perwakilan elemen masyarakat sipil menolak keberadaan IPAL di Gampong Pande dengan alasan, bahwa lokasi pembangunan itu ada kuburan, sehingga dianggap tidak patut untuk dilanjutkan,” sambungnya.
Tidak hanya itu, lanjut Fachruddin, sisi lain banyak masyarakat Kota Banda Aceh juga menerima pembangunan IPAL tersebut dengan catatan bahwa harus adanya pemugaran kawasan kuburan tersebut, sehingga pengerjaan IPAL tidak melewati lahan kuburan yang ada.
Ia menjelaskan, kawasan pembangunan IPAL itu tentunya sudah melewati semua perencanaan pembangunan, termasuk tata ruang. Namun, pembangunan yang dianggap sebagian masyarakat Kota Banda Aceh tidak patut karena ada kuburan, tentunya hal ini bisa dimusyawarahkan dengan bijak dan kekeluargaan, sehingga pembangunan yang ada di Kota Banda Aceh tidak terhambat.
“Alangkah bijaknya ketika persoalan IPAL ini bisa dimusyawarahkan dengan baik dan penuh kekeluargaan, sehingga apa yang kita cita-citakan terhadap pembangunan kota dapat tercapai dengan baik dan berkesinambungan,” jelasnya.
Sebagai warga kota Banda Aceh, kata Fachruddin, tentunya persoalan ini tidak berlarut-larut, sehingga pembangunan juga menjadi terhambat.
“Kita memahami kondisi saat ini, baik yang pro maupun kontra terhadap pembangunan IPAL itu, sehingga kami menyarankan untuk dapat duduk semeja, sehingga kasus ini dapat terselesaikan dengan baik,”
Acara dihadiri puluhan orang dan 4 orang narasumber, diantaranya Sabri Badruddin, anggota Komisi III DPRK, Tgk. Damanhuri Basyir, Ketua MPU Kota Banda Aceh, Nazaruddin, S.TP., MT, PPK di balai PPW Aceh dan Tarmizi A. Hamid, budayawan Aceh.[]
