Nukilan.id – Ikatan Muslimin Aceh Meudaulat (IMAM) mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan Pemerintah terkait penghancuran Rumoh Geudong, sebuah situs bersejarah dan situs pelanggaran HAM di Aceh.
Dalam pernyataannya, IMAM mengekspresikan kekecewaan yang mendalam atas upaya pemerintah untuk menghilangkan situs bersejarah tersebut.
Ketua IMAM Tgk Muslim At-Thahiri mengatakan, jika pemerintah Indonesia benar-benar serius dalam menindak pelanggaran HAM di Aceh, langkah yang seharusnya diambil adalah menyelamatkan semua bukti pendukung, bukan justru menghancurkannya.
“Kalau memang Pemerintah Indonesia serius ingin menyesalkan pelanggran HAM di Aceh maka seharusnya semua bukti pendukung harus diselamatkan, bukan malah dihancurkan,” kata Muslim At-Thairi saat di hubungi Nukilan di Banda Aceh, Sabtu (24/6/2023).
Selain itu, IMAM juga menyoroti kunjungan Presiden Jokowi ke lokasi Rumah Gedong yang telah diratakan oleh alat berat. Mereka mempertanyakan alasan Jokowi mengunjungi lokasi tersebut ketika tidak ada bukti yang tersisa di sana.
“Seharusnya jika Jokowi datang, maka bukti tempat penyiksaan itu harus ada walaupun alat untuk menyiksa sudah dihilangkan, seperti tempat PKI menyiksa dilubang buaya sampai hari ini masih dijaga, kenapa tempat penyiksaan di Aceh dihilangkan dan dihancurkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ikatan Muslimin Aceh Meudaulat mengingatkan Pemerintah untuk membangun kembali rumah yang telah rusak dengan bentuk yang sama. Rumah Gedong, yang telah berdiri sejak abad ke-18 dan digunakan oleh para pejuang Aceh dalam perang melawan Belanda dan Jepang, memiliki nilai sejarah yang tinggi dan harus dilestarikan.
Selain itu, mereka juga mengecam kebijakan Pemerintah yang dianggap mengikuti jejak Belanda dalam menghilangkan sejarah di Aceh. Banyak situs sejarah kerajaan di Aceh telah lenyap, termasuk rencana penghilangan situs makam para raja dan ulama. Bahkan, makam para pahlawan juga tidak mendapatkan perawatan yang semestinya.
“Perlu kami ingatkan agar Pemerintah Indonesia tidak mengikuti jejak Belanda dalam menghilangkan sejarah di Aceh sehingga banyak situs sejarah hanya tinggal nama, seperti tidak ada lagi sisa sisa situs sejarah kerajaan di Aceh karna telah banyak dihilangkan,” tegas Tgk Muslim.
Ikatan Muslimin Aceh Meudaulat berharap agar pemerintah tidak bertindak seperti penjahat perang yang mudah menghilangkan bukti-bukti kekerasan. Mereka juga mengajak DPR Aceh untuk bersama-sama berjuang dalam mengembalikan dan menjaga situs sejarah di Aceh, agar generasi Aceh tidak melupakan sejarahnya. Mereka menegaskan bahwa tidak boleh ada pemimpin di Aceh yang ikut serta dalam penghancuran situs sejarah Aceh, melainkan harus menjaga dan melestarikannya.
“Pernyataan ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran akan pentingnya pelestarian sejarah di Aceh dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat dalam membangun kembali dan menjaga situs-situs bersejarah yang menjadi warisan berharga bagi generasi Aceh dan Indonesia,” tuturnya. [Rjf]
