Nukilan.id – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk protes dan upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat Aceh.
Dalam surat tersebut, Badko HMI Aceh menyampaikan beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
Salah satu pertimbangan yang disampaikan adalah terkait kesepakatan perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan bangsa Aceh yang akan berumur 18 tahun pada 15 Agustus 2023 mendatang. Meskipun kesepakatan tersebut telah berjalan cukup lama, Badko HMI Aceh menilai bahwa pelaksanaan butir-butir kesepakatan tersebut masih belum berjalan dengan baik.
Selain itu, Badko HMI Aceh menyoroti kondisi kehidupan masyarakat Aceh yang masih belum menguntungkan. Mereka mengungkapkan bahwa konflik dan kemiskinan masih menjadi masalah yang terus berkelindan di Aceh.
Masyarakat Aceh masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makanan, serta kesulitan dalam membaca dan menulis dengan baik. Meskipun telah ada kebijakan dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, angka kemiskinan di Aceh tetap tinggi dan pendidikan di Aceh belum mencapai taraf yang diharapkan.
Badko HMI Aceh juga menyoroti tingginya tingkat korupsi di Aceh yang berkontribusi terhadap kondisi keterpurukan provinsi tersebut. Mereka menuntut Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tim khusus dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara di Aceh guna mengatasi masalah ini.
Surat terbuka tersebut juga mengandung tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia. Badko HMI Aceh meminta Presiden untuk meminta maaf dan menjelaskan ke publik, terutama kepada masyarakat Aceh, terkait pelanggaran HAM berat yang masih belum mendapatkan keadilan.
Mereka menuntut Presiden untuk segera merealisasikan butir-butir kesepakatan yang ada di dalam MoU Helsinki antara pemerintah Indonesia dan bangsa Aceh. Selain itu, Badko HMI Aceh juga menekankan perlunya memperpanjang dana otonomi khusus untuk Aceh serta mengatasi masalah korupsi di provinsi tersebut.
Badko HMI Aceh mengharapkan surat terbuka ini dapat membangunkan pemimpin-pemimpin mereka dan mendorong langkah-langkah konkret dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
Mereka mengingatkan bahwa perdamaian yang telah tercapai harus diikuti oleh dampak positif yang nyata bagi masyarakat Aceh, dan mengajak para pemimpin untuk tidak terlena dengan kondisi saat ini, melainkan melakukan tindakan yang memadai untuk memperbaiki situasi yang ada.
