Nukilan.id – Aceh merupakan salah provinsi yang memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia. Tidak heran bahwa komoditas unggulan provinsi paling barat ini adalah perikanan tangkap yang berasal dari dua wilayah penangkapan ikan, yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 dan WPP 572 yang masing-masing meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman, dan Samudera Hindia bagian barat.
Kuala Idi merupakan Pelabuhan perikanan yang paling tua di Aceh. Sejarah Pelabuhan ini sudah dikenal sejak zaman Belanda sebagai salah satu Pelabuhan utama di Aceh. Dari sisi armada, Pelabuhan Perikanan Nusantara ini mempunyai armada saat ini yang paling banyak dari seluruh pelabuhan perikanan di Aceh. Hasil tangkapan tahunan dari Pelabuhan mencapai 20.211 Ton dan kecenderungan meningkat. Kondisi ini merupakan prasyarat utama sebuah kegiatan ekonomi berbasis perikanan yang terintegrasi dari hulu dan hilir.
Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kuala Idi, Ermansyah, mengungkapkan bahwa kawasan Pelabuhan yang menjadi objek kelola UPTD meliputi dermaga, cold storage, gudang, kios dan kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan industri perikanan dengan total luas 61,5 ha.
“kawasan PPN Kuala Idi sudah relatif lengkap dengan sarana pendukung untuk kegiatan ekonomi berbasis perikanan. Kantor Syahbandar dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu siap untuk menjamin legalitas usaha di kawasan ini” jelas Ermansyah.
DPR Aceh: Perlu sinegisitas multipihak.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Martini, S.Pd, yang berasal dari Daerah Pemilihan Aceh Timur, menyambut baik PPN Kuala Idi dijadikan sebagai pusat investasi berbasis perikanan di Kawasan Timur Aceh.
Ia beragumentasi bahwa investasi di sektor perikanan akan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan berujung pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2020, Kabupaten Aceh Timur memiliki proporsi penduduk miskin sebesar 14,08 persen atau berjumlah 62,34 ribu penduduk miskin. Jumlah ini terbesar ke-empat setelah Kabupaten Aceh Utara, Pidie dan Bireuen.
“Pengembangan Pelabuhan Perikanan Kuala Idi sebagai Hotspot Investasi mensyaratkan sinergisitas multipihak. Investor datang ke Kuala Idi tidak hanya karena ikan berlimpah, tapi juga karena kawasan ini lengkap dengan infrastruktur air bersih dan tenaga kerja yang produktif” ingat Martini, Politisi Perempuan dari Partai Aceh ini.
Selanjutnya ia menambahkan “Investasi Hulu Hilir di Kuala Idi akan membuat Aceh Timur bermartabat secara ekonomi dan akhirnya mendorong pencapaian Aceh Hebat dalam skala provinsi”.
Sementara itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) lainnya, Murhaban Makam menambahkan bahwa dirinya akan mendorong koordinasi program lintas SKPA, bahkan lintas pemerintahan seperti APBK dan APBN dalam mewujudkan PPN Kuala Idi sebagai hotspot investasi perikanan di Kawasan Timur Aceh.
“Kita selaku perwakilan rakyat akan terus mendorong kawasan Idi ini untuk mengulangi kembali sejarah kejayaannya sebagai salah satu sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi di Aceh Timur, termasuk dengan menggalakkan lebih banya lagi aktivitas investasi dari pelaku usaha baik dari dalam dan luar negeri,” ujar Murhaban.
“Kawasan PPN Kuala Idi merupakan salah satu jantung nadi perekonomian masyarakat Aceh Timur yang hampir sekitar 40 ribu orang bergantung hidup di sana. Makanya, perlu perhatian khusus dari pemerintah baik dari propinsi maunpun pusat untuk bersama-sama mencari kendala investasi yang ada di PPN tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, hal senada disambut baik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Marthunis dalam kunjungan kerja ke PPN Kuala Idi, mengatakan bahwa Instansinya mempunyai tugas untuk mempromosikan peluang investasi dari berbagai potensi yang dimiliki Aceh.
“PPN Kuala Idi merupakan salah satu potensi dan peluang investasi prioritas di sektor perikanan, bersamaan dengan PPS Kutaraja Lampulo”, tambah Marthunis.
DPMTPSP Aceh akan menyusun materi promosi proyek investasi yang siap ditawarkan (investment project ready to offer) yang menyajikan informasi terkait potensi ekonomi, lahan yang clear dan clean, prosedur perizinan yang jelas serta insentif yang akan didapat oleh calon investor.
