Thursday, 19 November 2026 Banda Aceh 29°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Pemerintahan

Wagub Aceh Tekankan Pemulihan Sungai Jadi Prioritas Rehab-Rekon Pascabencana

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E. atau Dek Fadh. (Foto: For Nukilan)
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E. atau Dek Fadh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh, menegaskan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) harus menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah banjir kembali melanda permukiman masyarakat.

“Kalau berbicara saat ini yang dibetulkan. Kita pasti mengejar untuk membereskan sungai,” kata Fadhlullah, di Banda Aceh, Rabu.

Hal itu disampaikan Fadhlullah saat diwawancarai Antara mengenai upaya percepatan penanganan rehab-rekon bencana di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Pascabencana hidrometeorologi akhir November 2026 lalu, sebanyak 31 sungai di Aceh dilaporkan terdampak dan mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut menyebabkan sungai lebih cepat meluap ke permukiman warga ketika musim hujan tiba.

Fadhlullah mengatakan persoalan pemulihan sungai telah disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satgas, guna mencari langkah cepat untuk mengembalikan fungsi sungai agar air dapat mengalir sebagaimana mestinya.

“Karena saat ini yang terjadi adalah, sungai sudah setara dengan gampong (desa). Jadi setiap banjir, pasti airnya masuk ke gampong. Ini telah kami sampaikan dari bulan  tujuh lalu kepada pemerintah pusat  agar membereskan sungai-sungai tersebut,” ujarnya.

Persoalan sungai menjadi salah satu hal yang perlu ditangani dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk melalui pembangunan tanggul dan normalisasi sungai.

Dek Fadh menjelaskan pelaksanaan rehab-rekon merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saat ini, anggaran penanganan rehab-rekon bencana yang disiapkan mencapai Rp58,9 triliun.

Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan yang diusulkan Pemerintah Aceh melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yakni sebesar Rp153 triliun.

Kesenjangan anggaran tersebut menjadi tantangan bagi Aceh dalam menyelesaikan seluruh proses pemulihan selama tiga tahun, hingga 2028 sesuai target rehab-rekon bencana Sumatera. Terlebih, alokasi dana otonomi khusus (otsus) Aceh saat ini hanya tersisa satu persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN.

“Di saat dana otsus tinggal satu persen dan tanggung jawab yang cukup besar ini. Kami mengajukan perpanjangan dana otsus agar bisa dikembalikan dua persen sampai 2,5 persen,” katanya.

Fadhlullah berharap pemerintah pusat dapat menyetujui usulan perpanjangan dana otsus dengan besaran tersebut. Menurutnya, dukungan anggaran itu akan membantu mempercepat pembangunan di Aceh sekaligus mendukung penyelesaian target rehab-rekon dalam waktu tiga tahun.

“Tetapi seandainya ini pemerintah pusat tidak menyetujuinya sekarang dan melakukan perpanjangan sesuai UU di 2028 (habis masa otsus), ini akan memperlambat penanganan bencana di Aceh,” demikian Fadhlullah. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News