Nukilan.id – Ketua Forum Reje (kepala desa) Pintu Rime Gayo, Bener Meriah, Farid Wajdi menyebutkan sebanyak 15 kampung terdampak konflik antara manusia dan satwa gajah dari total 23 kampung di Kecamatan Pintu Rime Gayo selama 13 tahun terakhir. Kecamatan ini sendiri berbatasan dengan tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
“Jadi tujuan kami kemari untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang berkonflik dengan gajah ini yang sudah parah. Masyarakat tidak bisa lagi bertani karena ada gajah. Anak-anak kami tidak bisa bersekolah lagi saat ini karena ada gajah di pekarangan sekolahnya. Ini yang kami rasakan saat ini,” ujar Farid Wajdi dalam konferensi pers yang diadakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh di sekretariat Walhi Aceh, Kamis (30/11/2023).
Dia berharap permasalahan ini segera bisa diselesaikan agar perekonomian masyarakat bisa bangkit kembali dan anak-anak bisa pergi sekolah tanpa diganggu oleh gajah liar.
Sementara Deputi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nasir menyebutkan pihaknya bersama para reje sudah melakukan audiensi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh yang juga dihadiri unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh.
Dari audiensi tersebut, terdapat empat poin penting, yaitu BKSDA Aceh dan DLHK Aceh sepakat untuk penetapan taman hutan raya (tahura) sebagai solusi konflik gajah jangka panjang. kedua, BKSDA Aceh dan DLHK Aceh akan memanggil Bupati Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Bireuen untuk mendiskusikan strategi-strategi untuk pengusulan tahura.
“Ketiga, BKSDA Aceh mengatakan akan mengirimkan tim ke lokasi untuk penanganan jangka pendek bersama masyarakat di sana. Dan keempat, dalam waktu dekat BKSDA Aceh akan memfasilitasi perwakilan masyarakat untuk bertemu langsung dengan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi warga. Empat poin itu yang kami dapatkan dari audiensi dengan BKSDA Aceh,” sebut Muhammad Nasir.
Selain itu, beberapa reje didampingi Walhi Aceh juga sudah melakukan audiensi dengan beberapa instansi terkait lainnya, yaitu Wali Nanggroe, Komisi IV DPRA, Ombudsman Aceh, dan Komnas HAM untuk mencari solusi terkait persoalan ini. [Sammy]
