Nukilan.id – Penjabat (Pj) Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq diminta untuk jujur tekait komitmennya dalam penuntasan TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Banda Aceh.
Pasalnya Bakri Siddiq sudah berulang kali berjanji dan menyampaikan bahwa akan membayar TPP ASN tepat waktu demi peningkatan kesejahteraan ASN, namun menurut info yang diterima hingga saat ini baru beberapa bulan TPP ASN tersebut dibayar, dan bertolak belakang dengan pencitraan yang selalu disenandungkan ke publik.
Menurut informasi yang diperoleh Suara Independen Mahasiswa Kota (SIMAK), tak hanya persoalan TPP bahkan tunjangan beban kerja tenaga honor baru dibayarkan hingga maret. Sementara sejak april tunjangan beban kerja tenaga tenaga honorer juga belum dibayar oleh Pj Walikota.
Pembayaran TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Banda Aceh yang katanya berhasil dituntaskan ternyata hanya beberapa bulan di awal menjabat saja, menurut informasi yang kami dapatkan masih tersisa beberapa bulan TPP ASN yang memang belum dibayarkan hingga detik ini. Hal tersebut jelas-jelas bertolak belakang dengan komitmen yang didengung-dengungkan oleh Pj Walikota.
“Kita heran program kerakyatan juga banyak yang dipangkas, sementara TPP juga tak dibayar tuntas, seakan pembayaran TPP beberapa bulan awal hanya sebatas formalitas untuk mendongkrak pencitraan semata, sementara penuntasannya juga tak ada,” ujar ketua SIMAK Ariyanda kepada media, Senin 19 Desember 2022.
Indikasi tak tuntasnya pembayaran TPP ASN dan tunjangan beban kerja tenaga honor secara full dan masih banyaknya SP2D kegiatan Pemko yang belum di bayar hingga memasuki akhir-akhir desember ini kemungkinan ditenggarai oleh ketersediaan anggaran di Kasda yang minim.
“Tak mungkin ada asap kalau tak ada api, tak mungkin ada istilah SP2D bodong atau cek kosong Pemko beredar jika memang tersedia uang untuk dibayarkan. Inikan aneh persoalan TPP juga khabarnya tak tuntas terbayarkan full hanya beberapa bulan sebagai formalitas, selanjutnya kegiatan Pemko yang dilaksanakan pihak ketiga juga tersendat pembayarannya hingga berimplikasi SP2D yang dikeluarkan terhambat pembayarannya,” katanya.
Tentunya jadi tanda tanya jika rasionalisasi anggaran yang dikatakan Pj Walikota sebagai solusi penyelesaian keuangan benar adanya, maka seharusnya kejadian ini tak akan terjadi,”bebernya.
Dia menilai kemungkinan Pj Walikota tidak jujur kepada publik terkait pembayaran TPP hingga kondisi ril pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Khususnya untuk PAD selama ini upaya yang dilakukan Pj Walikota untuk mengoptimalkannya hanya justeru menjerat UMKM, dengan menyama ratakan antara restoran, rumah makan, warkop dan kafe dengan standarisasi pajak sebesar 10% sebagaimana baliho berlatar merah yang disebarkan dibeberapa titik di Banda Aceh oleh Pemko.
Padahal seharusnya untuk UMKM seperti rumah makan, kafe yang omsetnya dibawah 500 juta sesuai peraturan menteri keuangan pajaknya hanya 0,5%, tapi pemko Banda Aceh lakukan aturan 10% sebagai jurus mengoptimalkan PAD, padahal tidak bisa disamakan antara restoran dan warung makan, apalagi yang omsetnya di bawah 500 juta per tahun,”bebernya.
Pun demikian, kata Ariyanda, kondisi PAD juga terlihat tak berhasil dioptimalkan walaupun sudah menindas UMKM, sehingga dampaknya TPP tak full terbayarkan dan SP2D yang dikeluarkan juga banyak yang belum dituntaskan, hanya saja Pemko terkesan tak jujur dengan kondisi keuangan Pemko sendiri.
Selama ini, kata Ariyanda, Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq khabarnya hanya bisa menjelek-jelekkan dan melempar bola kesalahan kepada pemerintahan sebelumnya, sementara faktanya kinerjanya sendiri ternyata jauh lebih buruk.
“Inikan namanya sudah tak mampu, tak jujur lalu melempar kesalahan kepada pihak lain sebagai kambing hitam. Padahal semakin jelas Pj Walikota Bakri Siddiq yang justru tak mampu mengelola pemerintahan dengan baik sebagaimana mestinya,” imbuhnya.
Menurut SIMAK, jika sumber PAD tidak ditracking, sewa-sewa lapak hingga penertiban parkir serta sumber PAD lainnya tidak digenjot maka persoalan keuangan tetap akan terjadi kendatipun pemangkasan program kerakyata dilakukan dengan dalih rasionalisasi.
“Toh pendapatan tak tercapai target, sehingga belanja yang notabenenya pengeluaran pemerintahan tak juga tuntas terbayarkan. Masalah dasarnya ya Pemko tak serius menggarap PAD padahal kondisi sudah tidak lagi masa covid-19, sehingga ketersediaan anggaran tentunya akan terbatas dan masalah juga tak akan tuntas. Sehingga menunjukkan ada yang error dengan manajemen pengelolaan pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Pj Walikota Bakri Siddiq,” paparnya.
Dia juga meminta Pj Walikota tak tebang pilih dan jujur kepada publik dalam hal pengoptimalan PAD, apalagi khabarnya banyak lapak, toko atau sejenisnya milik Pemko yang dikuasai oleh pejabat tertentu masih ada yang belum terbayarkan, dan nilainya bahkah ada yang ratusan juta, belum lagi transparansi pendapatan dari sumber parkir maupun sumber lainnya.
“Ini juga harus dilakukan dengan tegas, jangan sampai kafe dan rumah makan yang notabenenya UMKM ditindas sumber yang besar-besar malah dibiarkan, dalam pengutipan PAD juga Pj walikota jangan tajam ke bawah tumpul ke atas,” tegasnya.
Secara tegas SIMAK meminta Pj Walikota untuk jujur dan tidak membohongi publik terkait pembayaran TPP ASN, optimalisasi PAD hingga persoalan SP2D bodong.
“Jangan karena ingin pencitraan malah tertutup ke publik, seharusnya Pj Walikota bisa lebih jujur jelaskan ke publik berapa jumlah ril TPP ASN yang sudah dibayarkan, berapa PAD yang sudah dikumpulkan, bagaimana solusi mengenai pembayaran pekerjaan yang belum dituntaskan hingga memasuki akhir desember ini,” tutupnya. []
[…] Sumber Berita: nukilan.id […]