Demokrat: Kubu Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden

Nukilan.id – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan gerombolan Moeldoko pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Karena sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya.

“Mereka yang mestinya harus minta maaf kepada rakyat, Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis yang diterima Nukilan.id, Sabtu, (3/4/2021).

Baca juga: AHY: Tidak Ada Dualisme Demokrat

Menurut Herzaky, justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan.

Selanjutnya, kata Herzaky, Mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

“Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara,” tegasnya.

Tetapi, kata Herzaky, gerombolan Moeldoko masih saja memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka.

“KSP Moeldoko fokus pada tugasnya membantu presiden. Malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya. Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar,” jelasnya.

Selain itu, kata Herzaky, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden Jokowi. Karena terus menerus membawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan.

“Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat,” ujarnya.

Herzaky mengaku, pihaknya sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi dalam GPK Partai Demokrat. Tetapi, pihaknya hanya menyampaikan adanya usaha mencatut nama Presiden Jokowi.

“Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini,” tuturnya.[]